Pengertian Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek, Desain Industri, dan Rahasia Dagang

Pengertian Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek, Desain Industri, dan Rahasia Dagang
BAB 10

10.1 Hak Cipta

Hak cipta adalah hak ekslusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan undang-undang hak cipta yang berlaku.

Hasil Ciptaan yang dilindungi Undang-undang hak cipta ( uu hak cipta No. 19/2002) adalah karya cipta dalam tiga bidang, yaitu hak cipta ilmu pengetahuan, hak cipta seni dan hak cipta sastra yang mencakup :

1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain

2. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu

3. alat peraga yg dibuat untuk kpentingan pendidikan & ilmu pengetahuan

4. musik/ lagu dengan atau tanpa teks

5. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pentomim

6. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, kolas, seni patung dan seni terapan

7. arsitektur

8. peta

9. seni batik

10. fotografi
11. sinematografi

12. terjemahan, bunga rampai, tafsir, saduran, database dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Dalam Pengertian hak cipta, pemahaman yang benar tentang ruang lingkup hak cipta diperlukan untuk menghindari adanya kerancuan pengertian hak cipta yang sering terjadi di masyarakat Indonesia. hak cipta yang berkaitan dengan banyaknya produk budaya bangsa yang diklaim pihak asing, beberapa kalangan minta agar Pemerintah segera "mematenkan" hak cipta produk seni budaya tersebut. Dalam kasus hak cipta ini, istilah "mematenkan" tidak tepat, sebab "paten" hanya layak diterapkan bagi hak kekayaan industri, yaitu hak paten, bukan untuk hak cipta.

Secara hakiki Hak cipta termasuk hak milik immaterial karena menyangkut gagasan pemikiran, ide, maupun imajinasi dari seseorang yang dituangkan dalam bentuk karya cipta/ hak cipta, seperti hak cipta buku ilmiah, hak cipta karangan sastra, maupun hak cipta karya seni.

Di samping itu, dalam hak cipta juga dikenal adanya beberapa prinsip dasar hak cipta, sebagai berikut:

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli (orisinal)

2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)

3. Hak cipta merupakan hak yang diakui hukum (legal right) yang harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan

4. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut).

10.2 Hak Paten

Hak Paten (Patent) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.

Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

A. Hak Paten tidak diberikan untuk Invensi tentang:

1. proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan

2. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan

3. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika

4. semua makhluk hidup, kecuali jasad renik

5. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.

B. Jangka Waktu Hak Paten adalah :

1. Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.

2. Hak Paten Sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.

3. Pengertian Hak Paten Sederhana Yaitu Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana.

C. Cara memperoleh Hak Paten adalah :

· Mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal HakKekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

· Permohonan harus memuat :

1. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan

2. alamat lengkap dan alamat jelas Pemohon

3. nama lengkap dan kewarganegaraan Inventor

4. nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa

5. surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan oleh Kuasa

6. pernyataan permohonan untuk dapat diberi Paten

7. judul Invensi

8. klaim yang terkandung dalam Invensi

9. deskripsi tentang Invensi, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan Invensi

10. gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan

11. untuk memperjelas Invensi dan

12. abstrak Invensi.

D. Mengapa Perlu Hak Paten

Apabila kita memiliki suatu keahlian/produk yang unik yang bernilai secara finansial maka sebaiknya didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Hak Paten, sehingga tidak dibajak oleh orang lain tanpa perlindungan atas kekayaan intelektual tersebut. Jadi kalau Hak Paten kita dibajak atau ditiru oleh orang lain dapat menuntut secara hukum.

Studi Kasus :

Pelanggaran hak paten oleh perusahaan mobil ternama kia dan hyundai. perusahaan ini dituduh melanggar hak paten atas teknologi hybrid yang sebelumnya telah ditemukan dan di patenkan oleh paice. kasus yang serupa juga menimpa perusahaan mobil toyota atas hal yang sama dan kasus tersebut berujung denda yang dibebankan kepada perusahaan toyota sebesar $98 untuk setiap unit yang terjual. berkaca dari studi kasus tersebut maka sangatlah penting mematenkan hasil temuan kita agar sewaktu-waktu bila terjadi kecurangan maka dapat ditindak lanjuti dengan jelas, aman dan cepat.

Tanggapan :

Perusahaan-perusahaan tersebut seharusnya memantenkan teknologi hybrid yang telah mereka temukan sehingga tidak digunakan oleh perusahaan lain. masalah ini terjadi karena kesalahan juga dari perusahaan yang telah menemukan. jika mematenkan apa yang telah mereka temukan, masalah seperti ini tidak akan tejadi. kedua perusahaan tersebut juga tidak akan dirugikan. syarat-syarat hak paten memang sedikit rumit tetapi jika diikuti akan memberikan keuntungan bagi kita sendiri. apapun yang telah kita temukan dan penting bagi kehidupan dunia maka sebaiknya dilakukan agar tidak saling merugikan satu sama lain.

10.3 Hak Merek

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. (Menurut UU No.15 Tahun 2001)

Merek dapat dibedakan dalam beberapa macam, antara lain:

1. Merek Dagang: merek digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang/beberapa orang/badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis.

2. Merek Jasa: merek digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang/beberapa orang/badan hukun untuk membedakan dengan jasa sejenis.

3. Merek Kolektif: merek digunakan pada barang/jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang/badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang/ jasa sejenisnya.

Sedangkan pengertian dari Hak Merek adalah hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

A. Fungsi Merek

Menurut Endang Purwaningsih, suatu merek digunakan oleh produsen atau pemilik merek untuk melindungi produknya, baik berupa jasa atau barang dagang lainnya, menurut beliau suatu merek memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi pembeda, yakni membedakan produk yang satu dengan produk perusahaan lain

2. Fungsi jaminan reputasi, yakni selain sebagai tanda asal usul produk, juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya, sekaligus memberikan jaminan kualitas akan produk tersebut.

3. Fungsi promosi, yakni merek juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan dan mempertahankan reputasi produk lama yang diperdagangkan, sekaligus untuk menguasai pasar.

4. Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri, yakni merek dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri dalam menghadapi mekanisme pasar bebas.

Fungsi merek dapat dilihat dari sudut produsen, pedagang dan konsumen. Dari segi produsen merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, kemudian pemakaiannya, dari pihak pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran, dari pihak konsumen, merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli.

Sedangkan, Menurut Imam Sjahputra, fungsi merek adalah sebagai berikut:

1. Sebagai tanda pembeda (pengenal)

2. Melindungi masyarakat konsumen

3. Menjaga dan mengamankan kepentingan produsen

4. Memberi gengsi karena reputasi

5. Jaminan kualitas.

B. Persyaratan dan Pendaftaran Merek

Sistem pendaftaran merek menganut stelsel konstitutif, yaitu sistem pendaftaran yang akan menimbulkan suatu hak sebagai pemakai pertama pada merek, pendaftar pertama adalah pemilik merek. Pihak ketiga tidak dapat menggugat sekalipun beritikad baik.

Pemohon dapat berupa:

1. Orang/Persoon

2. Badan Hukum / Recht Persoon

3. Beberapa orang / Badan Hukum (Pemilikan Bersama)

Dalam melakukan Prosedur pendaftaran merek, hal yang biasanya kita lakukan adalah sebagai berikut:

1. Isi formulir yang telah disediakan oleh DitJen HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dalam Bahasa Indonesia dan diketik rangkap empat.

2. Lampirkan syarat-syarat berupa:

· Surat pernyataan di atas kertas bermeterai Rp6.000 serta ditandatangani oleh pemohon

· langsung (bukan kuasa pemohon), yang menyatakan bahwa merek yang dimohonkan adalah milik pemohon

· Surat kuasa khusus, apabila permohonan pendaftaran diajukan melalui kuasa pemohon

· Salinan resmi Akta Pendirian Badan Hukum atau fotokopinya yang ditandatangani oleh notaris,

Apabila pemohon badan hukum;

· 24 lembar etiket merek [empat lembar dilekatkan pada formulir] yang dicetak di atas kertas

· Fotokopi KTP pemohon

· Bukti prioritas asli dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia apabila permohonan dilakukan dengan hak prioritas dan

· Bukti pembayaran biaya permohonan merek sebesar Rp450.000.

Merek tidak dapat didaftar jika:

· Bertentangan dengan peraturan UU, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum

· Tidak memiliki daya pembeda

· Telah menjadi milik umum

· Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya

C. Fungsi Pendaftaran Merk

1. Sebagai alat bukti sebagai pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan

2. Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya

3. Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya.

D. Makna Simbol R , C, TM

1. Simbol ® merupakan kepanjangan dari Registered Merk artinya merek terdaftar. Merek- Merek yang menggunakan simbol tersebut mempunyai arti bahwa merek tersebut telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek yang dibuktikan dengan terbitnya sertifikat merek.

2. Simbol TM merupakan kepanjangan dari Trade Mark artinya Merek Dagang. Simbol TM biasanya digunakan orang untuk mengindikasikan bahwa merek dagang tersebut masih dalam proses.Baik proses pengajuan di kantor merek ataupun proses perpanjangan karena jangka waktu perlindungan (10tahun) yang hampir habis (expired). *Namun bagi negara-negara yang menganut sistem merek "first in use" seperti Amerika Serikat tanda ™ berarti merek tersebut telah digunakan dan dimiliki.

3. Sedangkan simbol © kepanjangan dari copyright artinya Hak Cipta, merupakan logo yang digunakan dalam lingkup cipta dengan kata lain karya tersebut orisinil. Pengunanaan simbol © dapat digunakan walaupun karya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan sertifikat hak cipta, karena perlindungan hak cipta bersifat otomatis (automathic right), namun adanya sertifikat hak cipta dapat menjadi bukti formil dimata penegak hukum.

Komponen penting dalam hak cipta khususnya lukisan/ logo, yaitu:

1. Pencipta (sebagai pemegang hak moral)

2. Pemegang Hak Cipta

3. Obyek Ciptaan

4. Kapan dan dimana ciptaan itu dibuat/ diumumkan

Logo R, TM dan C merupakan suatu tanda yang biasanya dicantumkan dengan tujuan untuk menghalangi pihak yang akan meniru atau menjiplak karyanya, dimana secara tidak langsung ingin memberitahuan bahwa produknya atau karyanya telah diajukan permohonan atau telah terlindungi haknya.

10.4 Desain Industri

Pengaturan tentang Desain Industri di Indonesia termasuk baru. Baru sekitar tahun 2000 pemerintah mengeluarkan peraturan tentang perlindungan desain industri secara khusus.

Istilah desain industri di Indonesia awalnya ditemukan dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian. Disebutkan di situ bahwa : Desain produk industri mendapat perlindungan hukum yang ketentuan-ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal ini diberi penjelasan sebagai berikut.

Yang dimaksud dengan desain produk industri adalah hasil rancangan suatu barang jadi untuk diproduksi oleh suatu perusahaan industri. Yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah suatu larangan bagi pihak lain untuk dengan tanpa hak melakukan peniruan desain produk industri yang telah diciptakan serta telah terdaftar. Maksud dari pasal ini adalah untuk memberikan rangsangan bagi terciptanya desain-desain baru.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri yang dimaksud dengan desain industri adalah:

“suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan”.

Yang dimaksud dengan dua dimensi adalah suatu benda yang hanya memiliki panjang dan lebar dan tidak memiliki bangunan ruang. Misalnya, foto, lukisan, pola pada kain, wayang kulit, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan tiga dimensi adalah benda yang mempunyai panjang lebar dan tinggi (memiliki banguna ruang, patung, relief, pensil.

Hak Desain Industri adalah hak ekslusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

A. Subyek Hak Desain Industri

Subyek Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri. Dalam hal pendesain terdiri dari beberapa orang, maka hak diberikan pada beberapa orang tersebut secara bersama kecuali diperjanjikan lain. Dalam hal desain industri dibuat dalam hubungan dinas/ kerja, dibuat atas pesanan maka pemegang hak desain industri adalah yang memberi pekerjaan atau memberi pesanan (disini memberi pekerjaan – pemesanan adalah Instansi Pemerintah). Dalam hal memberi kerja atau pemesan adalah pihak swasta/ orang swasta maka orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri kecuali diperjanjiakan lain. Pendesain mempunyai hak untuk tetap namanya dicantumkan pada sertifikat desain indusri sebagai penciptanya.

B. Obyek Desain Industri

Undang-Undang Desain Industri tidak secara jelas dan tegas mengatur mengenai hal kreasi bentuk yang harus memberikan kesan estetis[ii]. Akibatnya, kreasi bentuk apa saja yang dianggap “unik dan aneh” dapat didaftarkan. Hal ini disebabkan terminologi hukum tentang nilai estetik tidak memiliki batasan yang jelas. Secara psikologis suatu desain bisa mempengaruhi daya saing dan menaikkan nilai komersialnya.

Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru. Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Sedangkan yang dimaksud dengan pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan desain industri sebelum :

1) Tanggal penerimaan permohonan

2) Tanggal prioritas, dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas;

3) Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau diluar Indonesia.
Contoh karya-karya yang mendapat perlindungan desain industri misalnya, desain bentuk furniture meja, kursi, botol gallon, desain pakaian, desain barang kerajinan tangan, seperangkat cangkir dengan teko dan kelengkapannya.

C. Waktu Perlindungan Desain Industri

Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.Yang berhak menerima hak desain industri adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain. Waktu 10 tahun ini tidak dapat diperpanjang.

D. Pengalihan Hak dan Lisensi

Seperti halnya dengan hak kekayaan intelektual lainnya seperti hak cipta, paten, merek dan lainnya, hak atas desain industri juga dapat dialihkan atau diserahkan kepada pihak lain. Dengan adanya pengalihan atau penyerahan hak kepada pihak lain, ini berati yang beralih adalah hak ekonominya. Sedangkan, hak moralnya tetap melekat pada pendesain.

Hak Desain Industri dapat beralih atau dialihkan dengan :

a) Pewarisan

b) Hibah

c) Wasiat

d) Perjanjian tertulis

e) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan peundang-undangan.

Pengalihan hak atas desain industri wajib didaftarkan demikian juga pengalihan hak melalui perjanjian lisensi. Kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak desain industri/pemberi lisensi tetap dapat menggunakan desain industri tersebut dan atau memberikan lisensi pada orang lain lagi. Hal ini berarti, pengalihan hak desain industri kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi tidak menyebabkan pemegang hak desain industri kehilangan haknya untuk melaksanakan sendiri. Pada saat yang sama pendesain juga masih dapat mengadakan perjanjian lisensi dengan pihak ketiga, kecuali diperjanjikan lain.

E. Pendaftaran Permohonan Desain Industri

Setiap permohonan hanya dapat diberikan untuk satu desain industri atau untuk beberapa yang merupakan kesatuan desain industri atau yang memiliki unsur yang sama. Klasifikasi jenis barang yang dapat dimintakan hak desain industridiatur dalam Lucarno Agreement . ada 33 kelas barang yang termasukdalam klasifikasi Desain industri berdasarkan Misalnya desain suatu cangkir minum teh dengan teko dan kelengkapannya. Isi permohonan desain industri pada formulir pendaftaran antara lain:

1. Tanggal, bulan dan tahun surat permohonan .

2. Nama alat lengkap dan kewarganegaraan pendesain

3. Nama alamat lengkap warganegara pemohon

4. Nama alat engkap kuasa apabila pemohon diajukan melalui kuasa.

5. Nama Negara dan tanggal penerimaan pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

Untuk kelengkapan permohonan dilampiri contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang didaftarkan. Surat Kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa. Surat pernyataan bernetaerai bahwa desain inustri yang dimohonkan pendafataran adalah milik pemohon atau pemilik pendesain.

F. Perlindungan Suatu Desain Dengan Hak Desain Industri atau Hak Cipta

Suatu hasil kreatifitas intelektual dapat dilindungi dengan beberapa undang-undang HKI sekali gus, misalnya hak cipta dan hak atas desain industri. Suatu desain (baru) dalam bentuk cetak biru (blue print) yang dianggap sebagai suatu karya seni dapat dilindungi dengan hak cipta. Hak cipta yang melindungi suatu karya seni terapan (applied art).

Hasil karya seni yang bertujuan untuk dapat digunakan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Hasil kreasi desain yang dilindungi dengan hak cipta harus orisinil dan ada dalam lingkup karya seni (sastra dan/atau ilmu pengetahuan termasuk hak terkait). Syarat orisinil orisinil dalam hak cipta berarti suatu kreatifitas langsung diungkapkan oleh pencipta dan dapat membuktikan sumber aslinya. Bentuk suatu desain dalam rupa cetak biru adalah suatu karya seni.

Karya seni yang tidak hanya berupa obyek-obyek estetik (indah), tetapi berbagai perwujudan dari ungkapan perasaan yang memiliki nilai-nilai seni. Perlindungan hak cipta (copy rights). yang diberikan kepada pencipta secara otomatis setelah ide atau gagasannya diberi wujud konkrit, adalah hak untuk menggandakan. Ini berarti seorang pendesain juga mempunyai eksklusif untuk membuat karyanya tersebut menjadi tiga dimensi. Karena hak yang diberikan adalah hak menggandakan (memperbanyak) dan mengumumkan, maka suatu hasil karya seni tidaklah mungkin diproduksi dalam bentuk masal. Karena hak ini diberikan kepada pencipta secara otomatis, maka tidak diperlukan pendaftaran. Atau seandainya didaftar tidak diperlukan pemeriksaan oleh Pemeriksa di Direktorat Jendral HKI Departemen Hukum dan HAM.

Sebaliknya dengan hak atas desain industri, pendaftaran sangat diperlukan untuk perlindungan hak. Dalam pemeriksaan permohonan hak atas desain industri dianut asas kebaruan dan pengajuan pendaftaran pertama. Asas kebaruan dalam desain industri berbeda dengan asas orisinil pada hak cipta. Asas kebaruan disini berarti ketika didaftar tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftar tersebut tidak baru atau telah ada publikasi sebelumnya baik tertulis atau tidak tertulis. Pendaftar pertama, adalah yang akan mendapat perlindungan hukum dan bukan berdasarkan atas asas orang pertama yang mendesain.

Hak Cipta secara umum diberikan seumur hidup pencipta dan ditambah 50 tahun sesudah ia meninggal. Sedangkan desain industri hanya diberikan perlindungan setelah didaftar dan hanya 10 tahun, Waktu perlindungan ini tidak dapat diperpanjang.

Perlindungan Desain industri lebih mengarah pada bentuk desain dan nilai estetik.
Mengapa orang lebih memilih perlindungan suatu desain dengan hak atas desain industri ketimbang hak cipta. Ketika seorang pendesain mendisain suatu kursi baru pada kertas atau cetak biru (blue print) sebagai penampilan suatu produk, karya ini bisa dianggap suatu hasil kreativitas di bidang seni dan akan dilindungi oleh hak cipta. Ketika cetak biru ini diberi bentuk tiga dimensi dan hanya diproduksi satu buah dan penekanannya pada seni, maka akan dilindungi dengan hak cipta. Kalau, bentuk desainnya mempunyai nilai estetika serta diproduksi masal, desain ini dilindungi oleh hak atas desain industri. Hak Desain industri adalah perlindungan yang diberikan pada hasil karya yang diproduksi secara masal. Di Australia suatu karya seni dilindungi dengan hak atas desain diberi batasan jumlah, yaitu lebih dari 50 buah.

10.5 Rahasia Dagang

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Rahasia Dagang (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000), Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/ atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang dijelaskan lebih lanjut bahwa lingkup perlindungan Rahasia Dagang adalah metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui masyarakat umum. Adapun yang dimasukkan kedalam informasi teknologi, adalah sebagai berikut :

· Informasi tentang penelitian dan pengembangan suatu teknologi

· Informasi tentang produksi/proses dan

· Informasi mengenai kontrol mutu.

Sedangkan yang dimaksud dalam informasi bisnis, adalah sebagai berikut :

· Informasi yang berkaitan dengan penjualan dan pemasaran suatu produk

· Informasi yang berkaitan dengan para langganan

· Informasi tentang keuangan dan

· Informasi tentang administrasi.

Rezim HKI ini merupakan salah satu cara yang tepat untuk melindungi ide, selain Paten. Beberapa alasan/keuntungan penerapan Rahasia Dagang dibandingkan Paten adalah karya intelektual tidak memenuhi persyaratan paten, masa perlindungan yang tidak terbatas, proses perlindungan tidak serumit dan semahal paten, lingkup dan perlindungan geografis lebih luas.

A. Sistem Perlindungan Rahasia Dagang

Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi itu

· Bersifat rahasia hanya diketahui oleh pihak tertentu bukan secara umum oleh masyarakat,

· Memiliki nilai ekonomiapabila dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yg bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan ekonomi,

· Dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. , kecuali untuk lisensi Rahasia Dagang yang diberikan.

Lisensi Rahasia Dagang harus dicatatkan ke Ditjen. HKI – Depkum HAM. Adapaun perbedaanya dengan HKI yang lainya adalah

· Bentuk HKI lainnya tidak bersifat rahasia, HKI lain mendapatkan perlindungan kaena merupakan sejenis kekayaan yang dimilki orang lain

· Rahasia dagang mendapatkan perlindungan meskipun tidak mengandung nilai kreativitas ataupun pemikiran baru. Yang terpenting adalah rahasia dagang tersebut tidak diketahui secara umum. Misalnya, sebuah system kerja yang efektif.

· Bentuk HKI lain selalu berupabentuk tertentu yang dapat ditulis,digambar atau dicatat secra persis sesuai dengan syarat pendaftaran yang ditetapkan oleh instansi pemerintah.

B. Jangka Waktu Perlindungan Rahasia Dagang

Dengan adanya unsur kerahasiaan dalam suatu rahasia dagang, maka menyebabkan rahasia dagang tidak memiliki batas jangka waktu perlindungan, karena yang terpenting adalah selama pemilik rahasia dagang tetap melakukan upaya untuk menjaga kerahasiaan dari informasi, maka informasi tersebut masih tetap dalam perlindungan rahasia dagang.

Berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang Pasal 5 ayat (1) juga disebutkan, bahwa pemilik rahasia dagang dapat mengalihkan haknya kepada pihak lain melalui cara-cara yang telah ditetapkan dalam undang-undang yakni melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lainnya yang dibenarkan oleh undang-undang (sebagai contoh yakni melalui putusan pengadilan yang mengharuskan pemilik rahasia dagang untuk membuka informasinya).

Dan khusus terhadap pengalihan hak atas dasar perjanjian, diperlukan adanya suatu pengalihan hak yang didasarkan pada pembuatan suatu akta, terutama akta otentik. Disisi lain pemilik rahasia dagang dapat pula mengalihkan haknya melalui suatu perjanjian lisensi. Perjanjian ini hanya diberikan selama jangka waktu tertentu dengan hak yang terbatas untuk pemegang lisensi. Dilakukan pembatasan karena dalam prakteknya pemilik rahasia dagang hanya memberikan lisensi pada pihak lain dan bukan berarti akan serta merta membuka seluruh informasi yang dimilikinya.

meraha-siakan ini kemudian tidak ditepati dan secara sengaja maupun tidak sengaja mengungkapkan atau menggunakan informasi itu, maka perbuatan penerima informasi ini akan dianggap sebagai breach of confidential (pelanggaran kewajiban merahasiakan) atau breach of fiduciary obligatoir (pelanggaran kepercayaan yang menjadi kewajiban) Confidential Contract

Confidential contract adalah hubungan yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak untuk me- rahasiakan informasi yang dipelajari atau diterima atau yang dike- tahuinya dari dalam hubungan tersebut (confidential relation ship) dan informasi yang dirahasiakan ini dianggap sebagai benda berge-rak yang tidak berwujud (intangible). Apabila kewajiban atau breach of contract (pelanggaran kontrak), yang merupakan pelanggaran rahasia dagang dan dapat mengakibatkan kerugian bagi pemiliknya.

Contoh Kasus

Kasus :

Sengketa rahasia dagang yang terjadi antara PT. General Food Industries dengan kedua mantan karyawannya yang berawal dari kedua mantan karyawannya yang berpindah tempat kerja di perusahaan saingan PT. GFI. Kedua karyawan tersebut menciptakan suatu produ yang sama dengan apa yang dilakukannya ditempatnya bekerja terdahulu. Setelah mengatahui hal tersebut maka PT general food mengajukan gugatan terhadap kedua karyawan tersebut dan juga PT. GFI.

Pembahasan :

Rahasia dagang adalah salah satu cabang dari hukum Hak Kekayaan Intelektual. Hukum rahasia dagang mempunyai peranan yang sangat penting karena setiap pelaku usaha pasti tidak ingin rahasia dari kegiatan usahanya terbongkar, terutama dari pesaing bisnisnya, dan yang dilindungi oleh hukum rahasia dagang adalah suatu rahasia dalam dunia usaha yang bernilai ekonomi dan tidak diketahui oleh umum. Rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia dagang. Dalam suatu kegiatan usaha pasti ada hal-hal yang dapat menimbulkan sengketa. Salah satu sengketa bisa terjadi akibat pelanggaran rahasia dagang.

Jaksa penuntut umum menuntut kedua karyawan tersebut dengan pelanggaran rahasia dagang dan hakim telah memvonis kedua karyawan tersebut dengan hukuman pidana dua bulan penjara. Kedua terpidana tersebut di anggap telah melanggar pasal 17 Undang-Undang No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, yaitu bahwa “tanpa hak telah menggunakan rahasia dagang pihak lain”. Secara fakta, penulis melihat bahwa kedua terpidana tersebut tidak melanggar rahasia dagang, karena PT. GFI tidak secara jelas menyatakan hal apa sajakah yang menjadi rahasia dalam perusahaan. Sehingga menurut penulis berkesimpulan bahwa apa yang dituduhkan bukanlah suatu rahasia sehingga sudah seharusnya kedua terpidana tersebut mengajukan banding.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Pengertian konsumen sendiri adalah orang yang mengkonsumsi barang atau jasa yang tersedia dimasyarakat baik untuk digunakan sendiri ataupun oranglain dan tidak untuk diperdagangkan. Sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk, yaitu :

· Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

· Mengangakat derajat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan pemakaian barang atau jasa yang negative.

· Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan barang atau jasa dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

· Menciptakan sistem perlindungan yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi.

· Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan ini sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

· Meningkatkan barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Sebelumnya telah disebutkan bahwa tujuan dari UU PK adalah melindungi kepentingan konsumen, dan di satu sisi menjadi pecut bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitasnya. Lebih lengkapnya Pasal 3 UU PK menyebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen

Sedangkan asas-asas yang dianut dalam hukum perlindungan konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU PK adalah:
1. Asas Manfaat

Asas ini mengandung makna bahwa penerapan UU PK harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua pihak, konsumen dan pelaku usaha. Sehingga tidak ada satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya. Kedua belah pihak harus memperoleh hak-haknya.

2. Asas Keadilan

Penerapan asas ini dapat dilihat di Pasal 4 – 7 UU PK yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Diharapkan melalui asas ini konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan kewajibannya secara seimbang.

3. Asas Keseimbangan

Melalui penerapan asas ini, diharapkan kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak ada pihak yang lebih dilindungi.

4. Asas Keamanan Dan Keselamatan Konsumen

Diharapkan penerapan UU PK akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas Kepastian Hukum

Dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Daftar Pustaka

http://mabuk-hukum.blogspot.com/2013/10/rahasia-dagang.html

http://mari-belajardanberbagi-ilmu.blogspot.com/2013/06/hak-merek.html

https://whrtinisaputri.blogspot.com/2016/05/pengertian-hak-cipta-hak-paten-hak.html

https://atmajaya.ac.id/Web/KontenUnit.aspx?gid=artikel-hki&ou=hki&cid=artikel-hki-desain-industri